Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA, dalam insiden terbaru Islamofobia di jantung Eropa, lima warga Muslim menjadi korban serangkaian serangan di Kota Edinburgh, ibu kota Skotlandia. Peristiwa yang bermula di sekitar Masjid Broomhouse tersebut kembali mempertanyakan kredibilitas slogan-slogan hak asasi manusia yang selama ini dikampanyekan negara-negara Barat.
Serangan tersebut memicu kemarahan komunitas Muslim dan berujung pada penangkapan seorang pria berusia 36 tahun. Sementara itu, Keir Starmer, Perdana Menteri Inggris yang telah mengundurkan diri, menyebut insiden tersebut sebagai tindakan yang "mengerikan". Namun para aktivis Muslim menilai pemerintah Inggris baru bereaksi ketika mendapat tekanan dari opini publik.
Kemunafikan Barat: Definisi di Atas Kertas, Kekerasan di Jalanan
Para pengkritik kebijakan pemerintah Inggris menyatakan bahwa meskipun sejak Maret lalu pemerintah akhirnya mengeluarkan definisi resmi mengenai "Islamofobia", definisi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan hingga kini belum diikuti langkah nyata maupun alokasi anggaran khusus untuk mengatasi persoalan tersebut.
Shaista Gohir, Direktur Eksekutif Muslim Women's Network UK, mengatakan kepada media: "Sekadar menetapkan definisi saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah pelaksanaannya."
Ia menambahkan bahwa pemerintah bertindak cepat dalam memberikan pelatihan terkait antisemitisme, namun justru diam ketika menghadapi ujaran kebencian terhadap umat Islam.
Ia mengatakan: "Saya lelah hanya mendengar ucapan, 'Ya, kami akan melakukannya.' Pernyataan seperti itu tidak pernah disertai proposal ataupun rencana nyata."
Diam Menghadapi Radikalisme Daring
Aktivis hak-hak Muslim tersebut juga mengkritik sikap simbolis para pejabat Inggris. Menurutnya, pemerintah tidak secara aktif membahas persoalan Islamofobia dan hanya mengangkat isu tersebut ketika terpaksa karena tekanan publik. Ia mendesak agar strategi nasional penanggulangan kejahatan bermotif kebencian di Inggris yang telah berakhir masa berlakunya sejak tahun 2020 segera diperbarui.
Sementara itu, Sunder Katwala, Direktur lembaga pemikir British Future, mengakui lambannya pemerintah dalam menghadapi kebencian terhadap umat Islam.
Menurutnya, sebenarnya berbagai instrumen untuk bertindak sudah tersedia, namun persoalan utamanya adalah bagaimana pemerintah menghadapi berbagai bentuk ujaran kebencian.
Kekosongan Hukum dan Kelalaian Struktural
Kritik juga diarahkan kepada berbagai platform media sosial yang dinilai berperan besar dalam menyebarkan radikalisme di dunia maya.
Katwala secara terbuka menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan seperti X (dahulu Twitter) dan Facebook belum melakukan langkah yang memadai untuk menghapus konten-konten ilegal.
Ia mengatakan: "Tidak ada alasan yang cukup untuk mempercayai bahwa perusahaan-perusahaan pemilik platform ini akan bertindak secara bertanggung jawab. Selama tidak dipaksa, mereka tidak akan mengambil tindakan karena mereka memang tidak menganggap hal itu sebagai tanggung jawab mereka."
Menurut berbagai analisis, salah satu persoalan terbesar saat ini adalah masih adanya celah hukum dalam undang-undang mengenai kejahatan bermotif kebencian.
Para aktivis mengatakan bahwa kelompok Islamofobia telah memahami dengan baik bagaimana memanfaatkan celah-celah tersebut.
Mereka menyampaikan ujaran-ujaran yang secara formal tidak melanggar hukum, tetapi pada hakikatnya menghasut kebencian dan mendorong permusuhan terhadap umat Islam.
Pemerintah Inggris dituduh secara tidak langsung membiarkan berkembangnya fenomena tersebut karena tidak segera memperbarui regulasi yang ada.
Islamofobia Bukan Hanya Masalah Umat Islam
Para aktivis menegaskan bahwa memerangi Islamofobia bukan semata-mata tanggung jawab umat Islam.
Katwala mengatakan: "Saya ingin mendengar bahasa yang sama seperti yang digunakan Keir Starmer ketika berbicara mengenai antisemitisme. Ini adalah tantangan bagi seluruh masyarakat. Bukan hanya umat Islam yang harus melawan Islamofobia, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua."
Islamofobia Terus Meningkat
Di balik berbagai slogan pemerintah Barat, berbagai laporan menunjukkan bahwa tren Islamofobia di Inggris terus mengalami peningkatan. Banyak organisasi masyarakat sipil yang mulai kehilangan harapan terhadap kinerja pemerintah sehingga mengambil inisiatif sendiri dengan mendorong para korban untuk melaporkan insiden kebencian melalui sistem independen seperti Muslim Safety Net.
Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat besar antara klaim para pejabat Inggris mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia dengan kenyataan yang dihadapi umat Islam di jalan-jalan London, Edinburgh, dan berbagai kota lainnya.
Di tengah absennya kemauan politik yang kuat untuk menghadapi radikalisme dan Islamofobia, para korban masih harus menghadapi kenyataan pahit: mereka dibiarkan sendirian di balik berbagai slogan para politisi yang hingga kini belum diwujudkan dalam tindakan nyata.
Your Comment